Prinsip-prinsip Tugas Komisaris Perseroan Terbatas

Pembaca Yang Budiman,

Kali ini saya ingin membagi pengetahuan sedikit perihal Prinsip dari Tugas Komisaris pada perseroan terbatas.

Tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

umumnya, baik mengenai perseroan terbatas maupun usaha perseroan terbatas, dan memberikan nasehat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan perseroan terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

  1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, juga mengawasi perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya dengan Direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan independen, komisaris tidak tunduk pada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non-executive)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (decision maker), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non-executive). Direksi – lah yang memiliki otoritas manajemen sebagai eksekutif.

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi

Komisaris tidak berwenang memberikan instruksi langsung kepada Direksi, hal ini dikarenakan jika wewenang ini diberikan maka posisinya akan berubah menjadi dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh DIreksi;

b. Memberhentikan Direksi untuk sementara, dan;

c. Memberi nasehat kepada Direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski kita tahu bahwa RUPS memiliki kekuasaan tidak diberikan kepada DIreksi dan Komisaris dalam suatu perseroan, RUPS dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (with or without cause).

Demikian sedikit bagi-bagi pengetahuan dari saya. Semoga berguna.

 

Terima kasih.

 

Ferdinand Purba

Advokat

 

Daftar Pustaka :

Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Bandung; CV, Utomo,  2005)

UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *