Penanganan Masalah Utang Piutang

Keekonomian keluarga seringkali menjadi suatu persoalan ketika pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. banyak solusi yang kemudian diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki dana lebih. Atau banyak perbankan dan/atau perusahaan jasa keuangan (financing) yang menawarkan KtTA (Kredit Tanpa Agunan). Namun banyak pula yang kemudian meminjam uang dari teman, kolega, tetangga, bahkan saudara.

Pihak pemberi pinjaman uang (sebut saja kreditur spy keren hehehe) biasanya memberi pinjaman dengan beberapa syarat seperti waktu pengembalian, pengembalian bertahap atau sekaligus dari si peminjam (sebut saja debitur ya). Dan biasanya (karena teman, tetangga atau saudara), tanpa suatu perjanjian (jangankan perjanjian, kuitansi saja tidak dibuatkan sbg bukti penerimaan pinjaman uang).

Nah disinilah persoalan bermula. Tidak ada perjanjian/kuitansi, tanpa jaminan,lalu apakah kreditur/pemberi pinjaman masih dapat melakukan penagihan? Oh tentunya dapat. Konstruksinya seperti di bawah ini :

Perjanjian Utang Piutang

Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) terjemahan Prof. Subekti, yang didefinisikan sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Nah jadi jelaslah bahwa walaupun tanpa suatu perjanjian tertulis, si kreditur/pemberi pinjaman, dapat melakukan penagihan utangnya tersebut kepada debitur. Bagaimana caranya?
1. Temui si debitur, atau pihak keluarga terdekatnya dan sampaikan persoalan utang yang terjadi dan jelaskan bahwa
ingin meminta pengembalian uang pinjmana tersebut;
2. Persiapkan saksi-saksi yang mengetahui, menyaksikan adanya permintaan pinjaman uang tersebut, karena anggaplah
bahwa tidak ada perjanjian tertulis/kuitansi;
3. Jika berhasil bertemu langsung dengan si debitur, buatlah suatu perjanjian tertulis dengan materai cukup atau
surat pernyataan yang intinya adalah si debitur berutang kepada kreditur;
4. Apabila memungkinan, mintalah jaminan yang sesuai dengan uang yg dipinjam;
5. Apabila masih sulit secara kekeluargaan, jalan terakhir adalah hubungi pengacara dan siapkanlah gugatan perdata
di pengadilan.

Pertanyaannya adalah apakah bisa dibawa ke ranah pidana? Secara praktek, laporan pengaduan pidana bisa dilakukan, karena kepolisian wajib menerima laporan/pengaduan dari masyarakat. Namun ketika sampai kepada rekomendasi dari penyidik, biasanya pengaduan tidak akan dilanjutkan ke tingkat yg lebih tinggi karena berada di ranah perdata. Kecuali si debitur mempunyai utang kepada debitur yg berbeda lagi, artinya dia berutang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya/berutang menjadi mata pencahariannya. Pada Pasal 379a KUHPidana, terdapat peluang mempidanakan si debitur dengan cir-ciri di atas, namun si kreditur wajib mencari kreditur lainnya yang mengalami hal sama, yaitu diutangi oleh debitur tersebut, sehingga laporan pidana dapat diproses sampai ke pengadilan.

Dengan penjelasan di atas, maka saya sarankan agar setiap kali memberikan pinjaman, buatkan kuitansi, buat perjanjian bermaterai dan ada saksi-saksi yang menandatanganinya juga sehingga apabila terjadi sesuatu di kemudian hari sudah memiliki kekuatan.

Demikian sedikit penjelasan dan sharing yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Ferdinand P
Advokat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *